Forum G20 tahun 2022 yang diselenggarakan di Indonesia berfokus pada kolaborasi guna menformulasikan terobosan dan aksi nyata yang berkontribusi pada upaya pemulihan ekonomi global. Penyelenggaraan Presiden G20 tahun 2022 yang mengusung “Recover Together, Recover Stronger” meng-capture 3 (tiga) peluang utama yang dioptimalkan, pertama transisi menuju green economy yang menterjemahkan transisi dari energi hijau atau energi terbarukan, kedua tren digital economy yang semaki besar, dan ketiga perbaikan arsitektur global yang semakin responsif dalam menghadapi tantangan global khususnya pandemic.
Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) merupakan sinergi dan komitmen mendukung penyelenggaraan Presidensi G-20 Indonesia 2022 yang berfokus pada upaya mendorong pemulihan ekonomi global melalui peningkatan peran perdagangan, investasi, dan industri. TIIWG mengangkat upaya aligning trade, investment, and industry with Sustainable Development Goals (SDGs) yang dielaborasi menjadi 6 (enam) kelompok isu prioritas yang selaras dengan koridor serta memperkuat peluang utama Presidensi G20, meliputi:
- WTO Reform;
- the Role of Multilateral Trading System to Strengthen the Achievement of Sustainable Development Goals;
- Trade, Investment, and Industry Response to the Pandemic and Global Health Architecture;
- Digital Trade and Sustainable Global Value Chains;
- Spurring Sustainable Investment for Global Economic Recovery; dan
- Inclusive and Sustainable Industrialization via Industry 4.0.
TIIWG berfokus menghasilkan komitmen penguatan dan dukungan untuk memitigasi pandemi yang mungkin dapat terjadi kedepan, mendorong transformasi digital, meningkatkan posisi value chain di tingkat global serta mendorong transisi energi. TIIWG juga akan meneruskan legacy issues yang tahun - tahun sebelumnya menjadi isu penting dalam pembahasan G20 dan akan dilanjutkan pembahasannya secara simultan, sebagai contoh WTO Reform yang telah dibahas pada Forum G20 sebelumnya, sehingga masih dibutuhkan konsensus bersama diantara anggota G20 yang majememuk guna meningkatkan peran WTO dalam pencapaian SDGs.
Dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan menuju green economy sebagaimana peluang utama Presidensi G20, Pemerintah Indonesia telah memformulasikan investasi berkelanjutan yang merupakan arahan dari Bapak Presiden untuk mendorong transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah (hilirisasi). Hilirisasi telah menggambarkan perkembangan yang mengembirakan, dimana berdasarkan data menunjukan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya meningkat 90,7% dari Rp61,6 Triliun menjadi Rp117,5 Triliun, dimana hal tersebut mencakup 13% dari total investasi.
Sumber: BKPM
Pada Maret 2022 sebagai bagian dari Road To G20, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah me-launching Peta Potensi Investasi yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pada Peta Potensi Investasi tersebut terdapat 47 Proyek Investasi yang dirilis yang dikategorikan menjadi 4 sektor, pertama sektor pariwisata dengan 12 proyek, kedua kawasan ekonomi dengan 14 proyek, ketiga industri manufaktur dengan 15 proyek, dan keempat infrastruktur dengan 6 proyek dengan jumlah nilai investasi sebesar Rp155,12 Triliun yang tersebar di 33 Provinsi. 47 proyek tersebut diharapkan dapat berdampak langsung pada pencapaian 17 SDGs. Setidaknya terdapat 5 (lima) tujuan SDGs yang sangat berkorelasi dengan Peta Peluang Investasi yang berkelanjutan antara lain mengatasi kemiskinan; menciptakan kehidupan yang sehat dan sejahtera; menciptakan pekerjaan yang layak; dan pertumbuhan ekonomi.
Sumber: BKPM
Konsepsi investasi yang berkelanjutan untuk menjawab paradigma bahwa investasi dalam negeri kurang berkualitas sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah mendorong investasi prioritas yang memiliki nilaoi tambah meliputi: industri yang berorientasi ekspor seperti, infrastruktur, energi yang dikhususkan pada energi baru dan terbarukan, pertambangan yang menciptakan nilai tambah (nikel, bauksit, batubara dan SDA lainnya) serta industri farmasi dan alat kesehatan, industri otomotif dan industri elektronik. Sebagai ilustrasi industri nikel menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi mobil listrik dunia yang sangat berkontribusi pembangunan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan groundbreaking Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution atas bidang industry yang terintegrasi pada tanggal 15 September 2021.
Sumber: BKPM
Industri merupakan bagian yang terbesar dari investasi dan perdagangan baik importasi dan ekspor termasuk didalamnya perdagangan dalam negeri, untuk itu ekosistem industri berkelanjutan perlu dijaga, dalam hal ini resielency industry yang berfokus pada supply chain. Industri yang berkelanjutan dan inklusif menjadi sangat penting saat ini, sehingga tantangan berupa disrupsi yang terjadi saat ini maupun yang akan datang dapat diantisipasi guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Perdagangan, investasi dan industri pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, sehingga TIIWG akan merumuskan nexus (benang merah) untuk meningkatkan keterkaitan dalam aspek lingkungan, value chain, keberlanjutan dll yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 Triliun atas arahan Bapak Presiden serta dilatarbelakangi dengan harapan datangnya investasi yang berkualitas melalui pemanfaatan momentum Presidensi G20 guna mencapai target tersebut.
Target realisasi investasi 2022 diharapkan dapat tercapai, seperti halnya realisasi investasi tahun 2021 yang melebihi target yaitu sebesar Rp901 Triliun atau 100,1%. Adapun strategi untuk mencapai target tersebut dan bagaimana mengatasi salah satu tantangan terbesar terkait investasi yaitu Pandemi Covid-19, yaitu:
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dimana dari target Rp1.200 Triliun dibagi menjadi 4 wilayah dalam hal ini Wilayah 1 mencakup Sumatera; Wilayah 2 mencakup DKI Jakarta dan Kalimantan; Wilayah 3 mencakup Jawa Barat dan Sulawesi; dan Wilayah 3 mencakup Jawa Timur dan Papua.
- Menyusun List 100 besar investasi di masing – masing Provinsi baik PMA maupun PMDN beserta Rencana Aksi Percepatannya.
- Pembentukan Satgas percepatan realisasi investasi dalam rangka debottlenecking realisasi investasi, khususnya investasi yang besar.
Bapak Presiden pada pidato kunci “S20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition” pada tanggal 17 Maret 2022 menyebutkan bahwa transisi energi akan mengubah banyak hal sehingga dibutuhkan strategi tepat untuk mengidentifikasi tantangan yang ada. Beliau juga menyampaikan bahwa Setiap negara memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam mentransformasikan sistem energi. Saat ini, setidaknya terdapat tiga tantangan besar dalam transisi energi yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Pertama terkait dengan akses energi bersih, dunia menghadapi kenyataan bahwa tidak semua warga dunia memiliki akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.Tantangan kedua, terkait dengan masalah pendanaan, dimana proses transisi energi membutuhkan dana yang sangat besar. Tantangan ketiga adalah dukungan riset dan teknologi untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih kompetitif.
Pemerintah saat ini juga telah menetapkan regulasi mengenai Nilai Ekonomi Karbon sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sebagai first mover penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, UK. Peraturan tersebut menitikberatkan pada Polluters Pay Principles, dimana pihak yang melakukan pencemaran akan menanggung harga polutan yang dikeluarkan dengan nilai ekonomi carbon. Selain itu, melalui long term strategy – low carbon and climate resilience (LTS – LTCCR), Indonesia juga telah menargetkan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal.
Mengingat hal – hal tersebut diatas, bahwa Policy mengenai prioritas Investasi yang Berkelanjutan merupakan faktor vital menuju Green Economy.
Mayar SP, Analisis Anggaran Ahli Muda pada Direktorat Jenderal ILMATE – Kementerian Perindustrian
Tag :
.jpeg)